BANGTOGEL - Surat undangan makan malam di sela-sela pertemuan G20 yang dikirim Presiden India, Droupadi Murmu, telah memicu spekulasi bahwa pemerintah India ingin mengubah nama negara mereka.
Sebab dalam surat undangan itu, Murmu menyebut dirinya sebagai "Presiden Bharat".
Spekulasi tersebut menguat ketika dalam pernyataan pers pertemuan ASEAN-India, Narendra Modi disebut sebagai "Perdana Menteri Bharat".
Yang tak banyak diketahui orang, "Bharat" disebut secara gamblang dalam konstitusi India.
Pada pasal pertama konstitusi disebutkan: "India, yang adalah Bharat, merupakan kesatuan dari negara-negara bagian".
Bharat kerap digunakan untuk merujuk India dalam bahasa Hindi. Namun, dalam komunikasi resmi menggunakan bahasa Inggris, sebutan India selalu dipakai.
Literatur Hindu mendefinisikan daratan yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan lautan sebagai "Bharatvarsh".
Menurut mitologi Hindu, Bharata adalah Raja Hastinapura (sekarang disebut Hastinapur dan terletak di sebelah timur Delhi). Dia menaklukkan seluruh negeri dan dianggap sebagai raja yang saleh.
Dalam teks Hindu tertua, Rig Veda, Bharata disebutkan sebagai nama sekelompok orang.
Dunia Bharata dalam bahasa Sansekerta juga berarti tanah yang memelihara dan memberi penghidupan. Bisa juga menandakan peradaban.
Jawaharlal Nehru, yang kemudian menjadi perdana Menteri India pertama, menulis pada tahun 1927: "India adalah Bharata, tanah suci umat Hindu, dan bukan tanpa arti bahwa tempat-tempat ziarah Hindu yang besar terletak di empat penjuru India".
Namun Bharat bukanlah tokoh sejarah.
Akademisi yang berbasis di Paris, Catherine Clementin-Ojha, menulis dalam makalahnya pada tahun 2014: "Bharata adalah sebuah wacana tentang ruang, namun wacana yang tidak memungkinkan adanya representasi visual dari ruang tersebut. Berdasarkan wacana itu, tidak mungkin untuk menggambar peta dari makna modern kata tersebut".
Orang-orang Persia menyebut sungai Indus dengan sebutan 'Hindu' yang kemudian menjadi 'India' dalam bahasa Latin. Nama 'India' itu sendiri juga sudah kuno.
Kaum Muslim Mughal yang memerintah negeri itu selama lebih dari dua abad membanggakan diri mereka sebagai "Badshah Hindustan", penguasa atau kaisar Hindustan.
Nama 'Hindustan' juga berasal dari bahasa Persia. Jadi baik India maupun Hindustan adalah nama-nama yang sudah lama ada sebelum pemerintahan kolonial Inggris yang dimulai dengan penaklukan Benggala pada 1757.
Pemerintah India mengatakan mengubah nama menjadi 'Bharat' akan membantu negara tersebut melepaskan diri dari keterkaitan dengan masa penjajahan Inggris.
"Keputusan untuk menggunakan 'Bharat' merupakan pernyataan besar yang menentang pola pikir kolonial," kata Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan.
Namun nama India telah digunakan selama lebih dari dua milenium.
Mungkin referensi tertua tentang India berasal dari sejarawan Yunani, Megasthenes, yang lahir pada tahun 350 SM. Dia menulis empat buku dengan nama 'Indica'.
Penulis drama Inggris, William Shakespeare, juga menggunakan nama India dalam karyanya.
"Mahkotaku ada di hatiku, bukan di kepalaku, tidak dihiasi berlian dan batu India," kata Raja Henry VI dalam drama Henry VI bagian 3, yang diyakini ditulis pada tahun 1591-1592.
Pedagang Inggris tiba di India pada 1600 untuk mendirikan East India Company. Negara ini juga disebut sebagai 'Indie' dalam edisi pertama Alkitab King James untuk umat Protestan. Semua peristiwa ini terjadi sebelum Inggris menjajah India.
Perdana Menteri Narendra Modi, yang telah memerintah India sejak 2014, berasal dari partai berkuasa Bharatiya Janata (BJP).
Partai ini adalah partai sayap kanan yang memiliki hubungan dekat dengan Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organisasi Relawan Nasional/RSS) yang menegaskan India harus menjadi "bangsa Hindu".
Narendra Modi bergabung dengan RSS saat remaja dan membangun jaringan kuat di organisasi itu.
RSS telah dilarang tiga kali di India pascakemerdekaan. Pertama kali setelah pembunuhan Mahatma Gandhi pada 1948.
Saat itu RSS dituduh merencanakan pembunuhan Gandhi, namun kemudian tuduhan itu dicabut.
Kelompok nasionalis Hindu memainkan peran kecil dalam perjuangan kemerdekaan India.
Pemerintahan Modi telah menyerukan sidang khusus parlemen diadakan pada 18-22 September.
Politisi oposisi dan komentator berspekulasi bahwa kesempatan ini dapat digunakan untuk mengubah nama negara.
Sidang itu bakal menjadi sidang pertama di gedung parlemen yang baru dibangun dan menampilkan peta Bharat Raya.
Peta ini mencakup wilayah negara tetangga seperti sebagian Afghanistan, seluruh Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar.
Negara-negara tetangga India secara resmi telah melakukan protes.
Kritikus mengatakan BJP mempunyai kebiasaan menggunakan ikon budaya Hindu sebagai tokoh sejarah dan pihak oposisi sudah bersiap untuk melakukan konfrontasi terhadap rencana terbaru tersebut.
"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara ini, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang nama 'India', yang memiliki nilai yang telah terbangun selama berabad-abad," papar Shashi Tharoor, anggota parlemen dari Partai Kongres Nasional India, memposting di X, situs yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.