kritis pangan
Atasi Krisis Pangan di Papua Tengah, 38,5 Ton Logistik Telah Didistribusikan
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) melaporkan sebanyak 38,5 ton bantuan logistik telah didistribusikan untuk mengatasi krisis pangan di 3 distrik, yaitu Agandugume, Lambewi, dan Oneri, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Total bantuan logistik dan peralatan sebanyak 38,5 ton yang telah didistribusikan itu berupa beras, makanan siap saji, rendang kemasan, susu protein, sembako, tenda pengungsi, genset, tenda gulung, matras, kasur lipat, pakaian dewasa dan anak, serta selimut.
Tadi saya sudah dapat laporan dari pak pangdam bahwa sudah bisa diturunkan langsung bantuannya di Agandugume tepatnya berada di kawasan Lembah Mauke yang mencakup tiga distrik," ucap Muhadjir dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (6/8/2023). Ia menjelaskan, terdapat beberapa kendala dalam upaya pendistribusian bantuan di antaranya cuaca yang sangat ekstrim, sulitnya akses, biaya pendistribusian yang sangat tinggi, serta terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai. Kendala lainnya Disamping faktor cuaca, yakni faktor keamanan karena di Agandugume itu belum terdapat polsek maupun koramil sehingga maskapai penerbangan tidak berani untuk landing di daerah Agandugume.
Kemarin juga saya sudah berdiskusi langsung dengan aparat keamanan terkait adanya pos permanen pasukan statis di Agandugume untuk mengcover keamanan di lembah ini sekaligus menjamin bahwa penerbangan ke Agandugume aman," tuturnya.
Dalam mengantisipasi terjadinya kembali krisis pangan yang dialami oleh masyarakat Papua Khususnya yang berada di Wilayah Kabupaten Puncak. Pemerintah bersiap untuk membangun Lumbung Pangan di mana progresnya saat ini sedang dalam penentuan skala prioritas.
Lumbung pangan ini nantinya berfungsi untuk menampung hasil panen perkebunan masyarakat sekitar serta bantuan-bantuan pangan yang diberikan sehingga dapat mencegah krisis pangan ke depannya.
Terkait pembangunan lumbung pangan ini, saya sudah meminta kepada bapak Bupati Puncak untuk membuat skala prioritas daerah mana saja yang harus segera dipercepat pembangunannya,"** tutur Muhadjir**.